Lokadata.ID

Vaksinasi Covid-19 mendekat, kenapa warga enggan dan ragu

Tim medis menyuntikkan vaksin kepada warga dalam simulasi uji coba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, (6/10/2020).
Tim medis menyuntikkan vaksin kepada warga dalam simulasi uji coba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, (6/10/2020). Nyoman Hendra Wibowo / ANTARA FOTO

Pemerintah sedang bersiap melaksanakan vaksinasi Covid-19 Desember mendatang. Saat ini vaksin tengah menjalani uji klinis fase ketiga dan sebagian yang lain akan tiba dari Cina. Namun masyarakat tampaknya tidak 100 persen siap.

Keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi virus korona dinilai akibat penyampaian informasi terkait vaksin pencegahan Covid-19 masih belum optimal

Potret sikap masyarakat terhadap vaksinasi bisa dilihat dalam sejumlah survei, di antaranya digelar oleh Populi Center, Kementerian Kesehatan, dan Lapor Covid-19.

Survei Populi Center yang digelar di 100 kabupaten/kota secara proporsional di 32 provinsi dengan jumlah responden mencapai 1.000 orang pada 21 hingga 30 Oktober 2020 ini menemukan bahwa, 40 persen responden tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 dari pemerintah. Sisanya, 60 persen responden menyatakan bersedia.

Menurut Populi Center, responden yang tidak mau vaksinasi Covid-19 ini memiliki sejumlah alasan. Di antaranya takut akan bahaya atau risiko kesehatan (46,5 persen); tidak percaya vaksin mencegah penularan (15,2 persen), dan meragukan kehalalannya (13,3 persen).

Simulasi vaksinasi Covid-19 di kota Depok

Survei ini cukup berbeda dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef), 30 September lalu. Survei ini mengungkap, sebagian besar masyarakat (64,81 persen) setuju divaksinasi Covid-19. Sebanyak 27,60 persen responden belum tahu apakah akan ikut vaksinasi atau tidak dan hanya 7,60 persen menjawab tidak mau.

Survei tersebut menemukan, bagi warga yang menjawab tidak mau memiliki sejumlah alasan. Di antaranya tidak yakin dengan keamanan (59,03 persen), masalah agama (15,97 persen), dan karena alasan lainnya.

Survei Lapor Covid-19 menemukan bahwa warga lebih percaya terhadap vaksin yang dikembangkan di dalam negeri. Survei ini dilakukan secara daring terhadap 2.109 responden pada 22 September sampai 3 Oktober lalu.

Lapor Covid-19 mengungkapkan, 69 persen responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima vaksin virus korona hasil kerja sama antara Biofarma dengan Sinovac Cina. Sementara, hanya 31 persen yang bersedia.

Menurut Lapor Covid-19, penerimaan terhadap vaksin Merah Putih yang dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Biofarma lebih tinggi, yaitu 56 persen responden ragu-ragu dan tidak bersedia, sedangkan 44 persen bersedia.

Alasan penolakan vaksin

Menurut pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiasyah, ada sejumlah alasan di balik sikap penolakan warga, pertama yakni vaksinasi Covid-19 ini kemauan pemerintah yang cenderung mengedepankan kepanikan.

Kepanikan pemerintah ini, kata Trubus, menyebabkan penyampaian informasi terkait vaksin virus korona tidak optimal. Informasi yang minim terkait vaksin cenderung akan mendapat penolakan dari warga. Selain itu, lanjutnya, ada sejumlah alasan lain seperti kehalalan, risiko dan efek samping, serta vaksin yang berbayar.

“Untuk vaksin yang berbayar ini pemerintah ada kesan berbisnis. Ini yang menyebabkan masyarakat menolak. Vaksin ini kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi nanti dalam praktiknya, bisa saja, yang diutamakan yang berbayar. Sementara orang yang gratis ini dinomorduakan,” kata Trubus kepada Lokadata.id, Selasa (10/11/2020).

Ia menilai pemerintah perlu mengubah strategi komunikasi terkait vaksinasi Covid-19. Pemerintah perlu transparan dan betul-betul menjamin bahwa vaksin Covid-19 aman dan efektif. Transparansi ini juga terkait dengan penyampaian manfaat dan efek samping dari vaksin Covid-19.

Selain itu, kata Trubus, penyampaian informasi mengenai vaksin virus korona ini juga perlu melibatkan partisipasi publik. “Masyarakat harus diikutsertakan baik ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan opinion leader, itu dilibatkan semua. Kebijakannya harus dibikin tidak hanya top-down, tapi harus bottom-up juga,” ujarnya.

Kepada Lokadata.id, pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menyatakan, isu penolakan terhadap imunisasi atau vaksinasi ini sebenarnya sudah ada di masyarakat sebelum virus korona mewabah.

Penolakan disinyalir makin kencang karena kesimpangsiuran informasi soal vaksin Covid-19 dari pemerintah. Dia bilang, pemerintah kesannya terburu-terburu mengadakan vaksin. Padahal, sejumlah kandidat vaksin Covid-19 belum lolos uji klinis fase tiga. Selain itu, menurut WHO, vaksin kemungkinan baru tersedia di tahun depan.

“Nah ini yang mungkin membuat masyarakat kita menjadi enggan. Dalam arti seolah-olah masyarakat menjadi uji coba. Ini kan belum bisa dibuktikan keamanannya, keefektifannya. Ini belum tahu juga berapa besar daya proteksi vaksin ini untuk melindungi dari paparan Covid-19,” ujar Laura.

Namun demikian, kata Laura, pemerintah perlu diapresiasi karena berupaya untuk menyediakan vaksinasi Covid-19. Terlebih, pemerintah juga melakukan diplomasi kepada sejumlah negara lain untuk bisa mendapatkan vaksin virus korona.

“Tujuan pemerintah baik tapi kemudian komunikasi ke masyarakat yang menjadi blunder,” katanya.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunitazion (Itagi), Sri Rezeki Hadinegoro, mengatakan, warga yang menolak vaksinasi Covid-19 disinyalir karena memiliki kekhawatiran berlebih terkait efek samping sampai soal kehalalan.

Sri mengatakan, untuk mengatasi persoalan vaksin ini, diperlukan sinergi antar seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, warga dan pemerintah bisa bekerja sama dalam menjawab kekhawatiran soal vaksin Covid-19.

“Yang seharusnya itu dicari penyebabnya apa, penjelasannya bagaimana dan di sini pihak kesehatan tidak bisa sendiri kita harus bersama-sama,” kata Sri dalam webinar.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjajaran, Kusnandi Rusmil menyampaikan, tenaga kesehatan yang sudah berupaya menemukan vaksin virus korona perlu didukung oleh masyarakat.

“Kami sebagai nakes harus mencari obatnya atau vaksinnya. Kalau sudah ketemu vaksinnya maka kita tentu menganjurkan untuk digunakan masyarakat agar terlindung dari penyakit Covid-19 ini,” kata Kusnandi.

Respons pemerintah

Pemerintah sebelumnya beberapa kali menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan aman dan efektif. Pemerintah menargetkan vaksinasi virus korona sudah bisa dimulai Desember mendatang dengan protokol persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Protokol ini diambil setelah melihat hasil laporan sementara (interim) uji klinik vaksin Covid-19 Sinovac.

Pemerintah siapkan izin darurat vaksin Covid-19, BPOM ke Cina

Rencananya, vaksin virus korona akan diberikan kepada 9,1 juta orang. Kelompok yang diprioritaskan untuk divaksin di antaranya: tenaga medis, petugas kesehatan di laboratorium rujukan, dan petugas pelayanan publik.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, vaksinasi korona hanya akan dilakukan jika semua tahapan uji klinis dan uji keamanan telah dilewati. Wiku menyebut, pemerintah mengutamakan keamanan dan kesehatan masyarakat.

“Kami usahakan vaksinasi dapat dilakukan segera tanpa tergesa-gesa,” kata Wiku kepada Lokadata.id, Jumat (6/11/2020).

Terkait kehalalan, menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim, lembaganya akan transparan terkait vaksin Covid-19.

Lukmanul menyebut, secara hukum syariah, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam kendati statusnya belum halal. Dia bilang, hal ini terjadi pada kondisi pandemi sekarang yang mendesak karena belum kunjung ada obat atau vaksinnya.

“Tentang kebolehan dipakai karena terdorong kedaruratan dan dihitung. Saya kira ini panduan hukum. Insya Allah fatwa vaksin Covid-19 memang sesuai panduan syariat Islam,” kata Lukmanul kepada Antara.