Lokadata.ID

Vaksinasi mandiri dimulai pekan depan, menunggu aturan teknis pemerintah

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelaku usaha di Thamrin City, Jakarta, Senin (3/5/2021).
Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelaku usaha di Thamrin City, Jakarta, Senin (3/5/2021). Galih Pradipta / ANTARA FOTO

Program Vaksinasi Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan perusahaan swasta akan mulai dilaksanakan pada 9 Mei mendatang. Berbagai petunjuk teknis terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri pun sedang dalam tahap finalisasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, pelaksanaan program vaksinasi mandiri yang didanai sektor swasta ini pada tahap pertama akan menggunakan Sinopharm.

Vaksin korona buatan Cina tersebut sudah tiba di Indonesia dalam dua tahap, yakni pada Jumat (30/4/2021), sebanyak 482.400 dosis vaksin dan pada Sabtu (1/5/2021), 517.600 dosis vaksin. Vaksin Sinopharm memiliki platform jenis vaksin Inactivated virus yang didaftarkan dan didistribusikan PT. Kimia Farma Tbk. dengan nama SARS-COV-2 VACCINE (VERO CELL), INACTIVATED.

Setelah melalui proses uji lot release (proses pelulusan produk) selama 3 hari, vaksin siap pakai ini dapat segera didistribusikan dan digunakan untuk vaksinasi mandiri. Namun demikian, Rosan mengatakan, saat ini Kadin masih menunggu konfirmasi dari PT Bio Farma Tbk. terkait besaran harga vaksin tersebut.

"Masih menunggu harga dari Bio Farma dan juga menunggu proses halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi informasinya sekitar Rp1 juta untuk dua kali dosis," katanya kepada Lokadata.id, Selasa (4/5/2021).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Sinopharm. Dalam uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Uni Emirat Arab dengan melibatkan 42 ribu relawan, Sinopharm memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran 78 persen.

Vaksin ini nantinya akan disuntikkan sebanyak dua kali dengan selang waktu 21-28 hari. "Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan manfaat-risiko bahwa kita dalam situasi pandemi, BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau EUA pada 29 April 2021," kata Kepala BPOM, Penny Lukito dalam Konferensi Pers, Jumat (30/4/2021).

Mengenai teknis pelaksanaan program vaksinasi mandiri, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan Kadin masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia mengatakan, dari aturan tersebut nantinya baru akan ditentukan sektor usaha mana saja yang menjadi prioritas dalam tahap pertama pelaksanaan vaksinasi mandiri ini. Selain itu, aturan yang sedang disusun tersebut juga akan menentukan di daerah mana vaksinasi tahap pertama akan dilakukan sesuai zonasi yang ditentukan pemerintah.

Berdasarkan catatan Kadin, sejak dibuka pada 28 Januari hingga akhir Maret, sebanyak 17.387 perusahaan telah mendaftarkan 8,6 juta karyawan sebagai peserta program vaksinasi mandiri. Sesuai aturan pemerintah, peserta tidak akan dipungut biaya apa pun, dan seluruh biaya dan program vaksinasi akan ditanggung perusahaan.

Sembari menunggu aturan resmi dari pemerintah, ia mengatakan Kadin juga sudah membuka pendaftaran bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta yang ingin berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong. Shinta mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 500 fasyankes yang mendaftar untuk vaksinasi mandiri.

Namun, mereka yang sudah mendaftar tersebut masih harus diverifikasi kembali apakah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksinasi atau tidak. "Nanti Bio Farma dan Kemenkes yang memverifikasi. Mereka harus memenuhi persyaratan seperti punya jaringan dingin, vaksinatornya harus tersertifikasi, dan lainnya," katanya.

Tahap finalisasi

Juru Bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, aturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri sedang dalam tahap finalisasi. Ia mengklaim, tidak lama lagi aturan tersebut akan dikeluarkan Kemenkes.

Nadia mengatakan, aturan tersebut akan mengatur pelaksanaan program vaksinasi mandiri mulai dari jumlah vaksin, daftar prioritas usaha yang divaksinasi, hingga proses pendistribusian vaksin. Kendati demikian, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi, pengelolaan vaksinasi mandiri diserahkan sepenuhnya kepada BUMN dan Kadin.

"Pengelolaan vaksinasi gotong royong kami serahkan ke BUMN (Bio Farma) dan Kadin. Jadi mereka akan mengatur mengenai jumlah dan distribusinya sesuai petunjuk teknis Kemenkes," ujarnya.

Dia juga memastikan, vaksinasi mandiri ini tidak akan dibuka untuk jalur individu. Menurutnya, mereka yang bisa menerima vaksin ini hanyalah perusahaan atau badan hukum yang sudah mendaftar dan melaporkan data penerima vaksin Covid-19 kepada Kemenkes.

Proses pendataan ini, kata Nadia, juga berguna untuk memastikan agar penerima vaksinasi mandiri belum pernah mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Setelah perusahaan atau badan hukum terkait membeli vaksin mandiri, barulah akan diberikan kepada karyawan melalui layanan vaksinasi dari fasyankes milik swasta.

“Vaksinasi ini tidak diperjualbelikan ke individu. Betul-betul tujuannya kepada badan usaha, badan hukum, maupun perusahaan untuk karyawannya. Atau kalau mau dengan keluarganya silahkan, tapi yang membeli perusahaan," katanya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, untuk besaran harga vaksin masih dalam tahap pembahasan dan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kemenkes sesuai PMK Nomor 10/2021.

Ihwal proses distribusi vaksin, Bambang mengatakan sesuai dengan aturan tersebut, proses pendistribusian harus sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Sama seperti proses pendistribusian vaksin lainnya, harus menerapkan cold chain system mulai dari Bio Farma hingga diterima di fasyankes yang dipilih perusahaan.

Fasilitas kesehatan yang ditunjuk juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, tidak sedang melayani program vaksinasi pemerintah, memiliki tempat penyimpanan vaksin yang memadai (cold storage), dan tenaga ahli yang kompeten dalam pemberian suntikan.

Apabila prosedur tersebut belum dapat dipenuhi, ia mengatakan, perusahaan juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. “Bisa menggunakan fasyankes yang berada di lingkungan Holding BUMN Farmasi seperti Imunicare, Jaringan Laboratorium milik Kimia Farma,” ujarnya.

Program vaksinasi mandiri akan menggunakan tiga jenis vaksin Covid-19. Ketiga vaksin tersebut adalah Sinopharm dari Cina, Sputnik V dari Rusia, dan CanSino dari China. Berdasarkan data Biofarma, alokasi untuk vaksin mandiri mencapai 40 juta dosis vaksin: Sputnik V sebanyak 20 juta dosis, Sinopharm 15 juta dosis, dan Cansino 5 juta dosis.