Lokadata.ID

WfH 2020 terpusat di Jabodetabek, bagaimana saat PPKM Darurat?

Pelaksanaan WFH di Pulau Jawa lebih banyak dilakukan oleh mereka yang bekerja dengan status karyawan/buruh yakni sekitar 17,5 persen.
Pelaksanaan WFH di Pulau Jawa lebih banyak dilakukan oleh mereka yang bekerja dengan status karyawan/buruh yakni sekitar 17,5 persen. Arijal / Lokadata.id

Pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang. Di antara kebijakan pembatasan sosial yang pertama kali diterapkan pada 8 Maret 2020, PPKM Darurat merupakan yang paling ketat, dan pemberlakuannya paling luas.

Pembatasan terdahulu hanya meliputi Jawa-Bali. Namun, pada PPKM Darurat, pemerintah menambahkan 15 kabupaten kota di luar Jawa-Bali. Penetapan ini didasarkan pada tingkat penularan Covid-19 di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Kebijakan tersebut merupakan respons atas kenaikan kasus yang sangat cepat belakangan ini.

Pembatasan tidak hanya dilakukan melalui penerapan pola bekerja di rumah (work from home/WfH) ), tapi juga penyekatan akses yang membuat para pekerja di Jawa Bali akan kesulitan ke kantor atau bekerja di pabrik. Seperti halnya pembatasan sebelumnya, PPKM Darurat juga membagi penerapan dalam tiga sektor: Non-esensial, esensial, dan kritikal. Bisnis atau industri di sektor non-esensial benar-benar ditutup.

Tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2020. Salah satunya adalah memotret pelaksanaan WfH di Jawa. Hasilnya, hanya 17,5 persen pekerja yang melaksanakan WfH. Selebihnya masih bekerja dari kantor Work from Office (WfO).

Dalam survei Sakernas BPS Agustus 2020 pelaksanaan WFH di Pulau Jawa lebih banyak dilakukan oleh mereka yang bekerja dengan status karyawan/buruh yakni sekitar 17,5 persen. Ada lima wilayah yang menerapkan WFH dengan intensif. Rata-rata pelaksanaan WFH mencapai 35,8 persen.

Lima wilayah yang paling intensif melaksanakan WfH tersebut terdapat di Jabodetabek. Jakarta Pusat memiliki cakupan WfH mencapai 35,8 persen. Kemudian Bekasi sekitar 33,7 persen, Jakarta Selatan mencapai 33,1 persen, Tangerang Selatan sekitar 31 persen, dan Jakarta Timur mencapai 30,4 persen.

Di wilayah lain, pelaksanaan WfH tidak semasif di Jabodetabek. Di Jawa Tengah, misalnya, rata-rata pelaksanaan WfH tak sampai 10 persen, meskipun tingkat penularannya tinggi. Kabupaten Jepara dengan WfH hanya 6,8 persen, Karang Anyar sekitar 7 persen, Batang 7,1 persen, Kudus 7,4 persen, dan Rembang 7,8 persen.

Wilayah-wilayah yang masif dan minim menerapkan WFH di Pulau Jawa.
Wilayah-wilayah yang masif dan minim menerapkan WFH di Pulau Jawa. Arijal / Lokadata.id

Dalam survei yang dilakukan Jobstreet.com edisi Agustus 2020 yang berjudul “Covid-19 Job Report”, menyebutkan penerapan WfH paling tinggi terdapat di DKI Jakarta yang mencapai 59 persen dan Jawa Barat 52 persen.

Sedangkan sektor industri yang melakukan WfH mencakup pendidikan (87 persen), teknologi informasi (78 persen), pengembang properti (65 persen), dan perbankan dan layanan keuangan mencapai 60 persen.

Untuk jenis pekerjaan yang melakukan WfH terbanyak dari kalangan dunia pendidikan yang jumlahnya mencapai 90 persen. Kemudian teknologi informasi mencapai 72 persen, analis 63 persen, dan 53 persen dengan profesi akuntan.

WfH memiliki dampak baik dan buruk. Kelebihannya tidak perlu melakukan perjalanan ke lokasi kerja dan terhindar dari keramaian di angkutan umum atau di kantor. Namun mayoritas mengaku WfH membuat jam bekerja lebih lama, mengubah jam kerja, dan terlibat lebih banyak dalam urusan pekerjaan rumah tangga.

Dalam situasi sekarang, pelaksaan WfH kemungkinan besar akan semakin luas dan intensif karena pengawasan pemerintah sangat ketat dibandingkan kebijakan-kebijakan pembatasan sebelumnya. Tak sedikit perusahaan yang disegel dan membayar denda karena memaksa karyawannya bekerja di kantor saat PPKM Darurat.