Lokadata.ID

Whatsapp bagi data ke Facebook: monopolistik dan ancam privasi

Logo Facebook dan WhatsApp
Logo Facebook dan WhatsApp Facebook / Facebook

Pengguna WhatsApp pada Kamis pagi (7/1/2021) dikejutkan sebuah pengumuman begitu membuka aplikasi perpesanan itu. Intinya, WhatsApp mengenalkan kebijakan baru soal berbagi data pengguna kepada Facebook, yang mulai berlaku 8 Februari 2021.

Pengguna yang tidak setuju, akunnya akan tidak aktif secara otomatis.

Kebijakan itu dinilai sebagai upaya memonopoli data dan dikhawatirkan akan mengancam privasi pengguna. Fenomena ini pun dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah untuk serius dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat.

Menurut WhatsApp, pembaruan ini akan menghadirkan tiga perubahan, yaitu bagaimana perusahaan memproses data pengguna, bagaimana pihak ketiga atau bisnis dapat mengakses layanan Facebook untuk menyimpan dan mengelola obrolan Whatsapp, dan integrasi WhatsApp dengan produk Facebook lainnya.

WhatsApp melalui keterangan terbarunya pada Selasa (12/1/20219) malam menegaskan bahwa setelah pembaruan kebijakan privasi, seluruh percakapan baik pribadi dan grup di aplikasi ini tetap dilindungi oleh enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption). Siapa pun, termasuk WhatsApp sendiri dan Facebook, dipastikan tidak akan bisa membaca percakapan pengguna.

Menurut WhatsApp, kebijakan privasi terbaru ini hanya berlaku untuk percakapan dengan akun WhatsApp Business. Bisnis bisa menggunakan infrastruktur hosting Facebook, dan percakapannya akan disimpan di server Facebook. Jika pengguna berkomunikasi dengan akun tersebut, WhatsApp akan menampilkan pemberitahuan di obrolan.

“Pengguna kemudian berhak dan bebas memilih apakah mereka mau berinteraksi dengan bisnis tersebut atau tidak,” kata WhatsApp.

Sebagai catatan, WhatsApp merupakan bagian dari Facebook setelah diakuisisi pada 2014 lalu dengan nilai sebesar AS$19 miliar atau setara dengan Rp266 triliun.

Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, mengatakan bahwa kebijakan privasi terbaru WhatsApp ini tidak akan mengancam privasi di percakapan baik pribadi dan grup karena sudah dilindungi oleh fitur enskripsi ujung-ke-ujung.

Namun, kata dia, kebijakan berbagi data dengan pihak ketiga atau bisnis di Facebook ini bermasalah karena WhatsApp diduga melakukan monopoli. Konsumen, katanya, seolah tidak memiliki pilihan lain.

“Ini mulai terjadi di WhatsApp. Kita lihat karena mereka sedemikian besar dengan pengguna mencapai miliaran sehingga (aplikasi) yang lain tidak berarti, dia berani untuk menekan user-nya,” kata Alfons kepada Lokadata.id, Rabu (13/1).

Alfons menyebut, dengan WhatsApp berbagi data kepada Facebook, dikhawatirkan akan mengancam privasi pengguna. Kekhawatiran ini muncul karena pihak ketiga di Facebook akan menggunakan data tersebut untuk keperluan memasarkan iklan sesuai preferensi konsumen terkait.

“Dengan ketentuan yang ini, targetting-nya Facebook nanti pakai data WhatsApp. Lebih sakti lagi targetnya kan. Sebenarnya tidak terlalu negatif kalau dari sisi kita jadi tahu kebutuhan kita. Tapi, data yang diambil dan diolah ini bisa digunakan untuk mempengaruhi pengguna. Ini yang bermasalah dan berbahaya,” kata Alfons.

Alfons menduga, motif WhatsApp mengeluarkan kebijakan privasi ini muncul karena aplikasi ini ingin melakukan monetisasi dengan data bersebut. Ibarat tak ada makan siang gratis, cara ini yang akhirnya dipilih WhatsApp karena aplikasi ini tak menarik biaya sepeser pun kepada pengguna.

“Karena tidak berbayar jadi mau enggak mau ya mesti kreatif cari cara. Jadilah caranya begitu mengapa mereka (WhatsApp) perlu share datanya,” katanya.

Khawatir akan perlindungan privasi, pengguna WA mulai menimbang untuk berganti aplikasi. Setelah Telegram, Signal jadi alternatif.
Khawatir akan perlindungan privasi, pengguna WA mulai menimbang untuk berganti aplikasi. Setelah Telegram, Signal jadi alternatif. Antyo / Lokadata.id

Pakar Keamanan Siber, Pratama Persadha juga mengatakan, kebijakan WhatsApp berbagi data dengan Facebook seolah membenarkan praktik jual beli data.

Menurut Pratama, kebijakan WhatsApp ini bermasalah karena akan menghasilkan data baru yang siap pakai. Data baru ini disinyalir berisi sejumlah interest dari pengguna terkait.

“Seumpama kita membicarakan sepatu sepak bola di WhatsApp, lalu melihat iklan sepatu bola di Facebook, itulah cara bekerjanya. Apa yang kita bicarakan, kita cari tiba-tiba muncul saat kita berselancar internet dan media sosial, mendorong orang konsumtif dan segera melakukan decision making untuk purchasing,” katanya kepada Lokadata.id.

Saran bagi pengguna

Lebih lanjut, Alfons Tanujaya berpendapat, pengguna WhatsApp sebaiknya perlu merespons kebijakan privasi terbaru ini. Respons terbaik, katanya, adalah dengan tidak membiarkan WhatsApp melakukan monopoli.

Menurut Alfons, pengguna WhatsApp saat ini perlu mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi pesan instan lain. Dengan cara ini, katanya, diharapkan tak ada aplikasi instan yang mendominasi sehingga bisa “menguasai” pengguna.

“Kita perlu pelihara beberapa messaging alternatif. Jadi jangan sampai mati (aplikasi lain itu). Kenapa? Kalau sampai mati kita enggak punya pilihan. Jadi kita perlu secara sadar memelihara kompetitornya,” katanya.

Selain itu, lanjut Alfons, jika pengguna merasa perlu untuk menghindari iklan, bisa menggunakan aplikasi Ad Blocker di penjelajah web (browser).

Senada dengan Alfons, Pratama Prasadha mengatakan, banyak alternatif aplikasi pesan instan lain yang bisa digunakan. “Momentum ini seharusnya juga menjadi cambuk bagi pemerintah bahwa harus ada proyek besar untuk menghasilkan layanan email, chat, dan media sosial asli Indonesia,” katanya.

Perlindungan data pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific untuk membahas pembaruan kebijakan privasi tersebut.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, pemerintah mendorong WhatsApp dan Facebook untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.

Johnny mengatakan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang tengah dilakukan pemerintah bersama Komisi I DPR dan diharapkan selesai awal tahun ini.

“Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dengan dasar hukum yang sah, di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa,” kata Johnny dalam keterangannya, Senin (11/1).

Menurut Johnny, dengan RUU PDP ini, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detil, dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi.

Pratama Persadha mengatakan, dengan fenomena kebijakan privasi baru WhatsApp ini, RUU PDP memang sangat krusial posisinya untuk segera disahkan.

Menurut Pratama, berkaca pada Uni Eropa yang memiliki UU PDP bernama General Data Protection Regulation (GDPR), baik Facebook atau Google yang menjadi raja data mining, menjadi sangat berhati-hati karena ada ancaman denda 20 juta euro bila membiarkan data masyarakat bocor, dicuri maupun dipergunakan tidak semestinya.

“Termasuk bila tidak ada mekanisme bagi warga pemilik data untuk bisa meminta datanya dihapus maupun tidak disertakan dalam kegiatan data mining di setiap platform,” katanya.