Lokadata.ID

Zonasi penyebaran Covid-19 tidak terstandar dan dipertanyakan efektivitasnya

Warga melintas di depan mural Lawan Corona di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020).
Warga melintas di depan mural Lawan Corona di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Moch Asim / ANTARA FOTO

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas membuat sejumlah negara dan daerah di Indonesia menetapkan zonasi penyebaran penyakit ini. Akan tetapi, tidak ada standar tunggal yang berlaku untuk menentukan zona-zona penyebaran Covid-19 di dunia.

Pemberian label “zona merah” atau “zona kuning” atas pandemi Covid-19 bisa ditemukan salah satunya di Malaysia. Pada negeri jiran ini, sebuah wilayah dikategorikan sebagai zona merah apabila di dalamnya terdapat 40 atau lebih kasus infeksi Covid-19. Dua wilayah yang masuk zona merah adalah Titiwangsa dan Sri Petaling.

Pemberian predikat “zona merah” bagi wilayah yang memiliki banyak kasus positif Covid-19 juga dilakukan Italia.

Awalnya, Pemerintah Italia menetapkan kawasan Italia Utara sebagai bagian dari zona merah, karena menjadi sumber penyebaran Covid-19 di negara itu. Lalu lintas orang dan barang dari dan ke luar kawasan ini pun diawasi ketat.

Dalam perkembangannya, zona merah diberlakukan untuk seluruh Italia. Penetapan zona ini juga menandakan dimulainya karantina wilayah (lockdown) pada seluruh daerah di Italia.

Di Indonesia, pemberian label serupa juga dilakukan. Akan tetapi, zonasi tersebut tidak diumumkan dan berlaku dalam skala nasional.

Ada dua contoh daerah yang menyematkan status “zona merah” di wilayah-wilayah tertentu akibat pandemi Covid-19, yakni Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Zonasi penyebaran Covid-19 di Jatim ditentukan berdasarkan keberadaan pasien positif Covid-19, dan pasien dalam pengawasan (PDP). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, zona merah ditetapkan pada kawasan yang terdapat pasien positif Covid-19. Kemudian, predikat zona kuning melekat di daerah yang terdapat PDP di dalamnya.

"Daerah hijau ini maksudnya belum ada yang terkonfirmasi sebagai PDP. Juga tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19," katanya saat konferensi pers di Surabaya, Rabu (25/3/2020).

Standar yang sama juga digunakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dia mengingatkan masyarakat tidak perlu panik dengan adanya pembagian zona penyebaran Covid-19. Dalam penjelasan Emil kepada wartawan, diketahui ada 7 daerah di Jabar yang masuk zona merah Covid-19.

“Definisi ini masih akan kita terjemahkan. Mungkin istilahnya zona merah tapi artinya zona yang terpapar positif," ujar Emil.

Dipertanyakan Gugus Tugas

Saat dikonfirmasi ihwal zonasi yang dibuat sejumlah daerah, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah pusat tidak memiliki standar penentuan klaster penyebaran Covid-19.

Menurut Yuri, sejauh ini belum ada standar tunggal dari WHO terkait zonasi penyebaran Covid-19. Standar untuk hal terkait juga tidak disediakan pemerintah pusat.

“Saya sendiri juga suka mempertanyakan kenapa mereka mengatakan (zona) merah, kuning, hijau. Bukan tidak ada dasarnya, saya tidak tahu dasar yang dibuat oleh Pemda itu apa. Kami tidak pernah membuat zona apapun, darurat bencana atau zonasi,” tutur Yuri kepada Lokadata.id, Kamis (26/3/2020).

Menurut Yuri, klasterisasi daerah berdasarkan warna bukan merupakan hal penting. Dia menekankan, penanganan Covid-19 harus tetap difokuskan pada upaya seluruh daerah memastikan warganya menjaga jarak dari kerumunan, atau physical distancing.

"Mau warna apa pun kalau kesadarannya terbangun dengan baik, ada atau enggak zona, nggak masalah kan. Supaya masyarakat kita tidak bingung, nanti bingung lagi ada warna pelangi (warna zona)," katanya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, penetapan zonasi Covid-19 sah-sah saja dilakukan daerah. Pembagian zona dianggapnya bermanfaat untuk menyesuaikan kebijakan yang bersifat antisipatif, preventif, atau kuratif di suatu lokasi

"Tujuannya adalah untuk membatasi ruang gerak daripada masyarakat itu sendiri. Tetapi memang harus dikonsultasikan dengan pusat," kata Trubus kepada Lokadata.id.

Meski begitu, Trubus mengingatkan pentingnya penjelasan yang komprehensif dari pemda mengenai zonasi Covid-19 yang ditetapkan. Termasuk di dalamnya mengenai langkah apa saja yang akan diambil seusai penetapan zona.

Dia menganggap, jika pemahaman masyarakat terkait penentuan zona tidak terbentuk maka kebijakan ini rentan menimbulkan diskriminasi horizontal.

"Misalkan ada orang yang berasal dari zona merah akan muncul stigma. Kriminalisasi berdasarkan identitas (daerah), karena masyarakat kita selalu seperti itu," tuturnya.

Trubus juga menganggap penentuan zonasi penyebaran Covid-19 sebenarnya tidak relevan untuk dilakukan dalam jangka panjang. Alasannya, penyebaran Covid-19 yang masif dapat membuat suatu zona yang masuk kategori hijau dapat menjadi merah dalam hitungan minggu, bahkan hari.

"Kebijakan yang menyeluruh di semua daerah lebih berguna untuk jangka panjang. Seperti penetapan daerah darurat bencana," katanya.